ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Begini Program Perumahan Capres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi

Selasa , 12 Maret 2019 | 19:31
Begini Program Perumahan Capres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi
Program penyediaan rumah dua Capres (Net)

JAKARTA, ARAHPROPERTI.COM - Dua pasang kandidat presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Sandi) juga memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan. Seperti dirilis http://housingestate.id, begini program perumahan pasangan calon Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi.

Pasangan Jokowi-Amin

Sektor perumahan menjadi salah satu prioritas untuk mewujudkan visi Wakil Presiden pertama RI Bung Hatta, yaitu membangun ekonomi yang kuat dan menciptakan masyarakat Indonesia yang bahagia. Salah satunya dengan membuat mereka memiliki pekerjaan dan tempat kediaman. Rumah dalam hal ini bukan hanya tempat tinggal tapi juga cahaya kehidupan untuk kenyamanan dan rasa aman.

Pemerintahan Jokowi telah berhasil dengan program pembangunan sejuta rumah yang realisasinya sudah menembus di atas satu juta unit pada tahun 2018. Ini akan dilanjutkan dengan pembangunan lima juta unit rumah untuk lima tahun yang akan dating. Silahkan ditagih target lima juta itu pada lima tahun yang akan datang.

Untuk mempercepat akses masyarakat, Jokowi-Amin akan lebih fokus pada penyediaan perumahan untuk guru, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI-Polri. Ada banyak instrumen pembiayaan yang disediakan. Ini akan terus diperkuat, salah satunya dengan program Tabungan Perumahan (Tapera) yang juga sudah terbentuk.

Jokowi-Amin akan memperkuat program akuisisi lahan yang merupakan cita-cita Jokowi sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta. Lahan-lahan yang berhasil diakuisisi akan dipergunakan untuk pembangunan rumah rakyat selain fasilitas umum seperti taman-taman kota yang akan dilakukan secara konsisten. Pengembangan banyak taman diyakini bisa meningkatkan kebahagiaan warga.

Penyatuan sektor perumahan rakyat ke dalam pekerjaan umum juga dinilai sukses. Yang pasti sektor perumahan rakyat tidak akan pernah hilang dan nomenklaturnya akan selalu ada, baik tersendiri maupun digabung dengan kementarian lain seperti saat ini. Telah terbukti juga dengan digabung ke dalam kementerian pekerjaan umum bisa mempercepat koordinasi dan melepas ego sektoral yang selama ini terjadi.

Prabowo-Sandi

Mengambil contoh pengembangan jalan tol dari Kuala Lumpur (Malaysia) ke bandara sepanjang 55 km tapi bisa memberikan tarif hanya Rp390/km. Jalan tol lainnya seperti tol Malaka-Kuala Lumpur, Kuala Lumpur-Klantang, itu semua lebih murah. Sementara di Indonesia mahal. Kasus kebakaran di kolong tol Jembatan Tiga pada tahun 2007 penyelesaiannya menjadi kompleks.

Hal itu karena hunian liar di kolong tol. Lahannya milik PU, sementara Pemprov DKI memberikan izin untuk masyarakat yang tidak punya rumah untuk berhuni di situ yang berkembang menjadi hunian liar. Di sini terlihat ada ketidakmampuan Pemprov terkait penyediaan hunian, kemudian mengakuisisi lahan PU. Dan semakin kompleks dengan Jasa BUMN Marga sebagai pengelola jalan tol.

Yang seperti ini akan dibenahi oleh Prabowo-Sandi dengan regulasi supaya masalah tidak semakin kompleks. Dengan permasalahan dan backlog perumahan kita yang sangat besar, pemerintah saat ini sangat kecil mengalokasikan anggaran untuk sektor yang sangat penting ini. Kalau situasinya seperti ini terus, tahun 2020 backlog kita akan mencapai 20 juta unit.

Fokus kami, pembangunan infratsruktur yang basisnya pada basic need, yaitu sektor perumahan. Jadi, bukan seperti sekarang yang menggemborkan pembangunan infrastruktur yang itu memang sudah menjadi tupoksinya pemerintah, tapi yang dibangun jalan tol yang tidak menyentuh basic need dan sudah mendapatkan protes dari asosiasi logistik karena tol justru jadi penghambat sektor logistik.

Kegagalan program perumahan yang sekarang juga karena kegagalan pemerintah mengelola urbanisasi. Kita bisa mencontoh Jepang, Korea Selatan, Singapura, bahkan Malaysia yang sukses mengelola urbanisasi. Pemerintah harus hadir dengan regulasi untuk mengatasi juga persoalan-persoalan perkotaan seperti kawasan kumuh, sanitasi, air bersih, yang pada pemerintahan ini tidak ada yang mencapai target yang sudah ditetapkannya sendiri.

Pemerintahan Prabowo-Sandi akan memastikan sektor perumahan rakyat akan hadir dengan kementerian tersendiri, supaya lebih fokus mengelola berbagai permasalahan yang ada. Selain pengembangan infrastruktur dengan sistem basic need, akan fokus juga pada tata ruang. Tata ruang harus menjadi leader dalam setiap pembangunan dan tidak boleh ada yang melanggar tata ruang yang sudah ditetapkan.

Editor : Maria L. Martens
KOMENTAR